Bupati Anton Tegas! Pungli SPMB Rohul Terancam Sanksi Berat

0 0
Read Time:3 Minute, 5 Second

ROKAN HULU – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) resmi menetapkan jadwal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 pada 8 hingga 13 Juni 2026.

Kepastian jadwal tersebut disampaikan dalam kegiatan penandatanganan Pakta Integritas pelaksanaan SPMB yang digelar di Aula Rapat Kantor Bupati Rokan Hulu, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan strategis bidang pendidikan ini dihadiri Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.M., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pj. Sekretaris Daerah Drs. H. Yusmar, M.Si., sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Ketua Kelompok Kerja Kecamatan Rambah, serta perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Dalam arahannya, Bupati Anton menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini harus mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, transparansi, serta akuntabilitas. Seluruh tahapan penerimaan murid baru harus berjalan sesuai ketentuan dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Menurutnya, penerimaan murid baru merupakan proses penting dalam memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan berkualitas.
SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 di Kabupaten Rokan Hulu akan dilaksanakan melalui empat jalur penerimaan, yakni jalur domisili, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua wali murid, dan pihak sekolah untuk bersama-sama menjaga kejujuran dan integritas. Lengkapi dokumen persyaratan sesuai dengan jalur yang dipilih. Jangan mudah percaya kepada pihak-pihak atau oknum yang menjanjikan kelulusan dengan cara yang tidak benar,” tegas Anton.

Sekolah Diminta Patuhi Kuota Daya Tampung
Sementara itu, Pj. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Rokan Hulu, Alreza Ahyu, menjelaskan bahwa rancangan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan SPMB telah disosialisasikan kepada seluruh satuan pendidikan di bawah naungan Disdikpora Rohul.

Ia mengingatkan seluruh sekolah, khususnya sekolah negeri, agar mematuhi ketentuan kuota dan batas maksimal daya tampung peserta didik sesuai Surat Keputusan (SK) yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Data kuota penerimaan tersebut juga telah diintegrasikan dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kementerian Pendidikan.

Alreza mencontohkan, apabila kapasitas maksimal satu kelas ditetapkan sebanyak 45 siswa, maka sekolah wajib menutup pendaftaran setelah kuota tersebut terpenuhi.

“Jika daya tampung satu kelas maksimal adalah 45 siswa, maka setelah angka tersebut terpenuhi, pihak sekolah wajib menutup sistem pendaftaran. Hal ini krusial untuk memberikan kesempatan bagi sekolah lain di sekitarnya agar mendapatkan murid, sehingga siswa tidak menumpuk di satu sekolah saja,” jelas Alreza.

Ia menambahkan, ketentuan mengenai daya tampung tersebut berlaku bagi sekolah negeri maupun swasta. Kebijakan ini bertujuan menciptakan pemerataan jumlah peserta didik sekaligus membangun iklim persaingan pendidikan yang sehat di seluruh wilayah Rokan Hulu.

Tegaskan SPMB Gratis, Pungli Terancam Sanksi Berat

Selain transparansi dan pemerataan kuota, Disdikpora Rohul juga memberikan perhatian khusus terhadap pembiayaan pelaksanaan SPMB.

Alreza menegaskan bahwa seluruh rangkaian proses penerimaan hingga penempatan murid baru tidak dipungut biaya alias gratis. Seluruh kebutuhan operasional pelaksanaan telah didukung melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penegasan tersebut diperkuat melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh pihak-pihak terkait di hadapan Bupati dan unsur Forkopimda.

Menurut Alreza, sesuai petunjuk teknis dan Surat Edaran Bupati, sekolah tidak dibenarkan melakukan pungutan dalam bentuk apa pun selama proses penerimaan murid baru.

“Sesuai juknis dan Surat Edaran Bupati, tidak dibenarkan adanya pungutan dalam bentuk apa pun. Jika di lapangan masyarakat menemukan bukti adanya pungli, segera laporkan resmi ke Disdikpora Rohul. Kami tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada oknum kepala sekolah atau panitia yang melanggar,” tegasnya.

Melalui penandatanganan Pakta Integritas tersebut, Pemkab Rokan Hulu berharap seluruh sekolah dapat menjalankan proses SPMB secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah juga mengajak orang tua dan masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan penerimaan murid baru agar berjalan sesuai aturan, tanpa praktik pungutan liar maupun tindakan yang merugikan calon peserta didik.

Dengan komitmen tersebut, SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 diharapkan berlangsung tertib, transparan, adil, dan memberikan kesempatan pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Kabupaten Rokan Hulu.
(ADV)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *