PEKANBARU – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bersama DPRD terus mematangkan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan daerah. Salah satunya melalui konsultasi langsung dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau terkait pengelolaan aset daerah dan rencana pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru, Selasa (28/7/2026). Pertemuan dipimpin langsung Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T., M.M., didampingi Ketua DPRD Rohul, Hj. Sumiartini, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD.
Dalam pertemuan tersebut, terdapat dua agenda strategis yang menjadi fokus pembahasan, yakni kepastian hukum pengelolaan aset Pasar Modern Pasir Pengaraian dan mekanisme teknis rencana pinjaman daerah melalui PT SMI untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu.
Bupati Anton menegaskan, konsultasi bersama BPKP merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh kebijakan dan tahapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami ingin seluruh tahapan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi sehingga tidak menimbulkan keraguan. Tujuan akhirnya adalah mempercepat pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Anton.
Kepastian Pengelolaan Pasar Modern Jadi Perhatian
Salah satu persoalan yang dibahas adalah kepastian hukum pengelolaan Pasar Modern yang secara aset masih menjadi milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, namun pengelolaannya berada di bawah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Rokan Hulu Jaya (RHJ).
Kepastian status dan kewenangan pengelolaan aset tersebut dinilai penting karena telah terdapat minat investor untuk mengembangkan wahana permainan di kawasan Pasar Modern.
Pihak investor membutuhkan kejelasan mengenai pihak yang memiliki kewenangan dalam menandatangani perjanjian kerja sama agar rencana investasi dapat dilaksanakan sesuai aturan.
Sementara itu, Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini, menyampaikan dukungan legislatif terhadap langkah pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, selama seluruh kebijakan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum.
Sebagai salah satu solusi, ia mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) baru terkait Perumda Rokan Hulu Jaya. Menurutnya, langkah tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan melakukan revisi terhadap perda yang sudah ada.
“Kalau melalui Perda baru, kami optimistis bisa diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan. Ini lebih efektif dibandingkan revisi yang membutuhkan tahapan konsultasi tambahan,” ungkap Sumiartini.
DPRD Minta Rincian Pinjaman PT SMI Diperjelas
Selain pengelolaan aset daerah, pembahasan juga difokuskan pada rencana pinjaman daerah melalui PT SMI.
Pada prinsipnya, DPRD Rokan Hulu memberikan dukungan terhadap rencana pembiayaan tersebut sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Namun, DPRD meminta pemerintah daerah melengkapi sejumlah rincian penting, mulai dari jangka waktu atau tenor pinjaman, skema pengembalian, beban pembayaran, hingga peruntukan penggunaan anggaran.
Kelengkapan informasi tersebut dinilai penting agar pembahasan bersama legislatif dapat dilakukan secara menyeluruh, terukur, dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
BPKP Tekankan Prinsip Kehati-hatian dan Akuntabilitas
Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing, S.E., M.Si., mengapresiasi langkah Pemkab dan DPRD Rokan Hulu yang melakukan konsultasi sebelum mengambil keputusan strategis.
Menurutnya, pengelolaan aset daerah maupun rencana pinjaman harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.
Terkait pengelolaan Pasar Modern, BPKP menjelaskan bahwa proses lelang tetap dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) melalui tim penilai resmi, bukan oleh Perumda RHJ.
Setelah proses penilaian dan lelang selesai, tahapan selanjutnya dapat dilanjutkan melalui skema kerja sama sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Sementara mengenai rencana pinjaman melalui PT SMI, BPKP menyarankan agar seluruh rincian penggunaan dana, masa tenor, serta beban pengembalian dicantumkan secara jelas dan terukur.
Dengan demikian, DPRD dapat memperoleh gambaran menyeluruh sebelum mengambil keputusan terkait persetujuan pembiayaan tersebut.
Melalui konsultasi dan koordinasi bersama BPKP ini, Pemkab dan DPRD Rokan Hulu berharap berbagai aspek regulasi dapat segera dituntaskan. Kepastian hukum pengelolaan aset serta perencanaan pembiayaan yang matang diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.
(ADV)
