Forex Tanpa Izin Berkedok Ormas

RIAUINVESTIGASI.COM I SURABAYA–Sampai pertengah Maret 2020 ini, Satgas Waspada Investasi (SWI) menghentikan 15 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan penawaran investasi tanpa izin dari otoritas berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dari 15 entitas ini berusaha memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Sejumlah entitas penawaran investasi ilegal ini juga menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin.

Diantaranya melakukan 7 kegiatan perdagangan forek tanpa izin, 4 investasi uang dan 4 investasi lainnya dari 15 entitas tersebut, ungkap Tongam L Tobing Ketua SWI.

SWI mengambil langkah antara lain mengajukan blokir website dan aplikasi cecara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, memutus akses keuangan dari fintech lending ilegal, menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.

Abdul Hamid, SH Sekretaris Jenderal Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Waspada Investasi (LSM-LAWAN) mengatakan, bahwa dari 15 entitas itu ada “Perdagangan Berjangka Komoditi atau Forex tanpa izin berkedok Ormas Forum Komunikasi Persaudaraan Nusantara (FKPN),” dengan alamat Jalan Jagir Wonokromo Ruko Mangga 2 Blok A9 No 7 Surabaya Jawa Timur leluasa menghimpun dana dengan iming-iming 1 persen setiap hari kerja kepada anggotanya.

Ada dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan FKPN karena mengaburkan transaksi melalui voucer indodax hal ini menimbukan pertanyaan ada apa dan mengapa harus membeli voucer terlebih dahulu jika hendak bergabung.  

Menurut Hamid, hal tersebut memutus hubungan antara anggota dan organisasi jikalau kita berpikir secara sehat mengapa tidak langsung di transfer ke rekening organisasi saja. Besar dugaan adanya upaya untuk mengaburkan transaksi dan kegiatan FKPN sebagai “Bank Gelap,” karena menghimpun dana tanpa ada izin dari Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kami telah melaporkan secara tertulis dengan nomor surat 001/LWN/PST/III/2020 tanggal, 8 Maret 2020 kepada Bareskrim Polri agar  segera di proses sesuai hukum yang berlaku, tapi sampai saat ini belum juga ditindaklanjuti padahal sudah jelas SWI sebagai lembaga yang berhak untuk menentukan legal apa tidak nya suatu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan sudah merilis 16 Maret 2020. 

Ternyata tetap para leader FKPN masih saja leluasa memasarkan serta menghimpun dana masyarakat sudah jelas bahwa skema piramida itu dilarang karena berpotensi merugikan masyarakat secara luas. 

Kami mengharap adanya tindakan tegas oleh pihak berwajib (polri,red) jangan sampai banyak masyarakat yang dirugikan baru ada tindakan. Sebagai langkah preventif untuk mencegah banyak nya korban pengumuman dari OJK harusnya sudah bisa dijadikan dasar untuk menutup seluruh kegiatan FKPN dilapangan maupun di media sosial, tutur Hamid. (ReY)

Sumber : RLS/fokuskriminal.com

2 thoughts on “Forex Tanpa Izin Berkedok Ormas

  1. Saya menumukan, peng himpunan dana dari masyarakat, salah satu liader treding forek bitcoin, yg diberi nama
    KRYPTO MINE TRADE.tanpa ijin dari OJK, otoritas jasa keuangan, mohon secepatnya di tindak lanjuti, agar masiarakat tidak semakin banyak korban tindak penipuan.
    Saya mendapat laporan dari masyarakat dan bukti bukti yg akurat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *