Apakah Benar Tower Telkomsel  Jl Jendral Sudirman Pekanbaru Diduga Tabrak Peraturan Bersama  Empat Mentri ???

RIAUINVESTIGASI.COM I PEKANBARU —— Masyarakat dan atau warga Pekanbaru protes akan keberadaan Tower Telekomunikasi setinggi 125 meter berkisaran kurang lebih berumur 30 Tahun, yang diduga mengganggu lingkungan sekitar warga dan atau masyarakat berdomisili dimana Tower tersebut berada, serta diduga tidak mengantongi izin IMB yang dikelola oleh Mitratel yang diduga anak perusahaan Telkom yakni Jl. Sudirman Gang Damai RT 06,

Keberatan keberadaan Tower Telkomsel tersebut diatas berdasarkan informasi yang diperoleh Team Media dari Duspemi selaku Ketua RT 01 RW 6 Kelurahan Sumahilang Kec.Pekanbaru kota Provinsi Riau, Selasa (24/03/2020)

Keberatan keberadaan Tower Telkomsel yang diperkirakan setinggi 125 Meter yang diduga mengganggu masyarakat dan diduga tidak mengantongi izin IMB, disampaikan oleh masyarakat dan atau warga melalui saya selaku Ketua RT 01 RW 6 Kelurahan Sumahilang Kec.Pekanbaru kota melalui surat tertulis tertanggal 26 Agustus 2019,16 Oktober 2019 dan 4 November 2019 yang ditujukan kepada Direktur PT Telekomunikasi Indonesia (Telkomsel) Pusat Pekanbaru dengan perihal Permohonan Informasi dan Keberatan akan keberadaan Tower Telkomsel yang diduga mengganggu dan diduga tidak mengantongi izin IMB yang saat ini Tower tersebut sudah dikelola oleh PT Mitratel sebagai anak perusahaan Telkom. Ungkap Duspemi

Terkait surat tertanggal 26 Agustus 2019 lalu yang diperoleh team media ini dan beberapa media lain, dimana masyarakat dan atau warga dilingkungan RW 5 dan RW 6 yang merupakan sepadan (Radius) Tower dan/atau Menara Telkomsel milik PT Telkomsel Pekanbaru menguraikan pernah berkumpul di Mesjid Darul Amal yang terletak di Jl.Hangtuah kota Pekanbaru Prov.Riau yang dihadiri Lurah Kelurahan Sumahilang pihak Babinkamtibmas Polsek Pekanbaru membicarakan tentang perpanjangan perizinan Menara PT Telkom yang sudah berdiri selama kurang lebih 30 Tahun yang akan melaksanakan pertemuan dengan pihak Telkomsel Pekanbaru, namun belum terealisasi.

“ Tidak terealisasinya surat tertanggal 26 Agustus 2019 tersebut diatas, Kembali Masyarakat dan/atau warga mengirimkan surat kepada pihak Telkomsel yakni Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Telkomsel, melalui Duspen selaku ketua RT 01 RW 6 Lurah Kelurahan Sumahilang Kec.Pekanbaru kota dengan perihal yang sama yakni permohonan Informasi akan perpanjangan izin Tower yang diperkirakan sudah 30 Tahun dengan surat tertanggal 16 Oktober 2019.” Tambah Duspemi pada awak media

Lagi-lagi masyarakat tidak memperoleh jawaban yang diinginkan, dan melayangkan surat Keberatan yang ditujukan kepada Direktur PT Telkomsel Pekanbaru/Atasan PPID PT Telkomsel Pekanbaru tertanggal 4 November 2019.tutup Duspemi dengan geram

Merujuk dari hal tersebut diatas, pihak Telkom Pekanbaru dan atau PT Dayamitra Telkomunikasi (Mitratel) yang merupakan anak perusahaan PT Telkom diduga tunggangi Peraturan Bersama Mentri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal NOMOR: 18 TAHUN 2009, NOMOR: 07/PRT/M/2009, NOMOR : 19/PER/M,KOMINFO/03/2009 NOMOR : 3/P/2009 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA 

Pasal 6

(2) Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bersama ini.

Pasal 7

(1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:nama pemilik menara; b. lokasi dan koordinat menara; c. tinggi menara; d. tahun pembuatan/pemasangan menara; Dokumentasi Fakultas Hukum Unsrat, 2009.e. penyedia jasa konstruksi; dan f. beban maksimum menara.

Pasal 8

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

BAB V TATA CARA PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 10

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati/Walikota, dan khusus untuk provinsi DKI Jakarta permohonan izin diajukan kepada Gubernur.

Pasal 11

(1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampirkan persyaratan sebagai berikut:

  1. persyaratan administratif; dan
  2. persyaratan teknis.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

  1. status kepemilikan tanah dan bangunan;
  2. surat keterangan rencana kota;
  3. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; d. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM. e. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEJ) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka; f. informasi rencana penggunaan bersama menara; g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara; h. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut: a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur; b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bersama ini; dan Dokumentasi Fakultas Hukum Unsrat, 2009

  1. spesifikasi teknis struktur atas menara,meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa),beban khusus,beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir

Hingga berita ini di Publikasi, pihak Telkom Pekanbaru dan/atau pihak PT Dayamitra Telkomunikasi (Mitratel) yang diduga merupakan anak perusahaan PT Telkom Pekanbaru tidak dapat dijumpai untuk dimintai keterangannya, terkait dugaan keberadaan Tower Telkom berusia 30 Tahun yang dikelola oleh PT Dayamitra Telkomunikasi (Mitratel) diduga tidak mengantongi Izin dan/atau perpanjangan Izin IMB…….Bersambung (Team)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *